Opini | patrolinusantara.press – Salah satu tokoh yang aktif dalam Forum Negarawan sejak awal hingga pertemuan pada putaran ke – 6 pada 11 Juli 2023, mengungkapkan kekecewaannya, karena sangat berharap pada putaran pertemuan Forum Negarawan kali ini sudah mewujudkan konsep fakta integritas berikut kriteria ideal calon Presiden dan calon wakil Presiden Indonesia pada Pemilu 2024 sudah bisa disosialisasikan sebagai wujud nyata dari sumbangan pemikiran tokoh negarawan dalam mengarahkan pembangunan negara dan bangsa dalam penekan tata kelola etika politik dan demokrasi yang baik di Indonesia.
Pakta integritas yang diharap bisa segera disodorkan kepada calon Presiden dan calon Wakil Presiden Indonesia pada masa mendatang ini sangat perlu dan mendesak, mengingat proses penetapan calon Presiden dan calon Wakil Presiden segera akan dilakukan, sehingga panduan dari fakta integritas itu bisa menjadi patokan para calon maupun masyarakat pemilih agar dapat semakin terarah sebagai subyek — bukan obyek dalam proses pembangunan sumber daya manusia untuk ikut serta dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya budaya (politik, ekonomi dan keagamaan) yang erat kaitannya sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang perlu dimaksimalkan daya gunanya.
Syarat minimal calon presiden yang paling ideal untuk Indonesia mendatang — 2024 — diantaranya adalah memiliki etikabilitas seperti yang dicontohkan para Nabi, yaitu etik profetik. Baru kemudian tingkat intelektualitas calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memiliki akuntabilitas serta aksesibilitas yang cukup. Syarat minimal ini perlu dirinci guna menempatkan elektabilitas pada urutan pertama guna memastikan adanya intelektualitas, akuntabilitas dan akseptabilitas. Karena intelektualitas dan akuntabilitas serta aksesibilitas harus senantiasa berada dalam naungan sekaligus bimbingan etikabilitas yang meliputi moral dan akhlak mulia manusia sebagai makhluk Tuhan di muka bumi untuk mengemban amanah Tuhan.
Seyogyanya dalam putaran pertemuan dan diskusi Forum Negarawan yang ke – 6, katanya jelas ingin memapar “Kepemimpinan Nasional dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, tandasnya seraya memohon untuk tidak disebutkan identitas dirinya guna menjaga suasana kerukunan yang sangat dapat diharapkan menjadi daya perekat serta kekuatan moral dari keberadaan Forum Negarawan untuk menjaga sekaligus pembimbing jalan bagi segenap warga bangsa dan warga negara Indonesia mewujudkan cita-cita proklamasi tahun 1945 seperti yang dijanjikan dalam pembukaan UUD 1945.
Karena itu, Forum Negarawan idealnya telah merumuskan draft dan bisa segera mensosialisasikan konsep fakta integritas yang dapat sampaikan kepada berbagai pihak yang berminat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden Indonesia pada kontestasi Pemilu 2024 dan disebar luas kepada masyarakat agar tak perlu adanya keraguan “memilih kucing dalam karung” yang tak jelas track record dan reputasinya.
Pada acara diskusi putaran ke – 6 Forum Negarawan memang tidak spesifik membahas konsep fakta integritas berikut kriteria ideal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang hendak bertarung pada Pemilu tahun 2024, agar dapat menjadi referensi, petunjuk atau semacam acuan bagi warga masyarakat pemilih supaya tidak kembali terperdaya oleh kontestan yang tak memperjuangkan kepentingan dan cita-cita bangsa untuk kesejahteraan yang berkeadilan.
Prof. Didin Damanhuri sempat membedah kondisi bangsa dan negara Indonesia pada hari ini dari perspektif ekonomi dengan indikator kesadaran rakyat ingin melakukan people power akibat selalu menemui jalan buntu dalam menghadapi kondisi dan situasi yang semakin runyam. Kendalanya dalam people power itu masih adanya gap dalam masyarakat atas dengan masyarakat bawah. Karena itu, imbuh Letnan Jenderal Purn. Marinir Suharto rakyat tampak sedang menunggu momentum pidato pertanggungjawaban Presiden pada 16 Agustus 2023. Pidato Pertanggungjawaban Presiden itu, informasinya hanya akan disertai oleh pidato Ketua DPD RI. Maka itu, tandas Jendral Suharto, revolusi bukan cuma sebuah keniscayaan, tapi juga suatu keharusan. “Karena ketimpangan dalam semua bidang yang terjadi di Indonesia hari ini sudah melampaui kondisi dan situasi pada tahun 1998, kata Jendral Suharto. Ketimpangan yang terjadi di semua bidang itu, meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keagamaan.
Sebelum acara inti pemaparan dimulai, Prof. Mudji Sutrisno berkenan memimpin acara hening cipta dan berdo’a seusai seusai menyanyikan lagu Indonesia Raya yang telah menjadi bagian dari pakem acara yang dilaksanakan oleh Forum Negarawan. Prof. Pasli Djalal, Rektor Universitas Yarsi, mengurai masalah kemiskinan di Indonesia dalam skala nasional maupun skala wilayah dan daerah dengan gamblang dan rinci secara variatif yang khas untuk daerah tertentu yang sangat berbeda dengan model kemiskinan di daerah lain.
Agaknya, lantaran itu sebagai tuan rumah, Pasli Djalal menyuguh menu makan siang yang boleh dibilang istimewa untuk Forum Negarawan. Begitu juga minuman segar yang sehat, termasuk pilihan selera bagi peminum kopi kelas berat. Namun yang pasti , kesepakatan Forum Negarawan untuk membuat draft pakta integritas berikut kriteria ideal dari sosok calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu seperti yang telah disepakati pada pertemuan Forum Negarawan putaran ke – 4 di Depok, 11 Mei 2023. Konsistensi dari sikap ini perlu diingatkan, kata tokoh kita tadi yang memohon untuk lebih serius tampil dan berperan sebagai penjaga etika, moral dan akhlak seperti telah dilakukan selama ini bersama sejumlah tokoh, kaum intelektual bersama sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri yang konsen untuk menjaga negeri ini.
Jacob Ereste, Jakarta, 11 Juli 2023
