Jakarta, patrolinusantara.press – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan bahwa pembangunan hunian DP 0 rupiah tak menggunakan APBD DKI Jakarta.
Dilansir dari CNN, Ia pun memastikan penyediaan hunian itu tetap dibuka bagi para pengembang dengan skema DP 0 rupiah.
“Pembangunan unit hunian DP Nol Rupiah tidak menggunakan dana APBD, sehingga hunian DP Nol Rupiah dibangun dan dibiayai oleh pengembang (bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta),” kata Sarjoko, Kamis (3/11).
“Potensi penyediaan suplai tetap dibuka bagi para pengembang yang memiliki komitmen penyediaan hunian terjangkau dengan skema DP Nol Rupiah,” tambahnya.
Sarjoko menjelaskan Pemprov DKI melalui APBD hanya menyiapkan Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Dana ini merupakan dana bergulir investasi nonpermanen sebagai bantuan kemudahan penerima manfaat mengakses hunian milik.
“Selanjutnya pemilik akan melakukan pengembalian dengan pembayaran angsuran melalui skema perbankan,” kata dia.
Sarjoko merinci dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp550 miliar. Dari total itu, sudah tersalurkan sebanyak Rp254 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP 0 Rupiah.
“Dana tersisa di kas UPDP saat ini Rp295,2 M dan pada RAPBD 2023 mengusulkan tambahan sebesar Rp176 M yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit, dan untuk potensi suplai lainnya,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan di sejumlah media, bahwa Sarjoko tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Sarjoko mengatakan pihaknya menyiapkan hunian untuk antisipasi penataan kali Ciliwung.
Rumah DP Rp 0 merupakan program Pemprov DKI saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.
(Badawi/Red)
