SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya, melakukan optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki. Caranya, dengan mempercepat pemanfaatan aset idle atau aset yang belum produktif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, pengelolaan aset idle ke depan akan didorong lebih terpusat, agar proses pemanfaatannya berjalan lebih cepat dan efektif. Salah satu skema yang juga diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi, adalah menyerahkan pengelolaan pemasaran aset-aset tersebut kepada Bapenda Jateng.
Menurut dia, langkah itu diambil karena selama ini aset daerah tersebar di berbagai kabupaten/kota. Sementara, pengelolaannya masih berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kurang optimal.
“Jadi semua nanti diserahkan ke Bapenda, karena Bapenda punya kantor di 35 kabupaten/ kota,” kata Sumarno, seusai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR, di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Dia menjelaskan, jaringan kantor Bapenda di seluruh kabupaten/ kota diharapkan dapat mempermudah pemasaran aset-aset milik Pemprov, baik untuk disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.
“Nanti mereka yang akan menjadi marketing untuk memasarkan ini, mau disewa, mau dikerjasamakan,” ujarnya.
Sumarno menilai, pola pengelolaan yang selama ini berjalan, menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi aset daerah. Pasalnya, ada aset yang berada di daerah lain, tetapi pengelolaannya masih dilakukan oleh OPD atau instansi di Semarang, sehingga proses pemanfaatannya tidak berjalan maksimal.
“Kalau sampai saat ini kan masih dikelola di masing-masing OPD. Bahkan ada yang dikelola BPKAD, kantornya ada di Semarang, asetnya ada di Cilacap, ada di Rembang. Inilah yang menjadi kendala kemarin,” katanya.
Karena itu, Pemprov Jateng berharap skema baru tersebut dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset yang selama ini belum menghasilkan kontribusi signifikan bagi PAD. Sumarno mengatakan, aset idle perlu segera dioptimalkan, agar dapat memberi nilai tambah bagi keuangan daerah.
Diakui, dibandingkan sektor perpajakan, kontribusi pemanfaatan aset memang tidak serta-merta besar. Namun, aset yang selama ini menganggur tetap perlu dikelola lebih produktif, agar bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan daerah.
“Mudah-mudahan nanti dengan konsep baru ini menjadi akseleratif, bahwa aset-aset yang nganggur ini bisa berkontribusi untuk PAD,” tandas dia. (hum)
