Jakarta – Pemerintah daerah (Pemda) dinilai berhasil mengendalikan inflasi komponen harga pangan bergejolak menjelang bulan suci Ramadan 2026. Atas capaian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh jajaran Pemda untuk tetap waspada dan menjaga ketersediaan pasokan komoditas di pasar hingga Idulfitri.
“Kita pertahankan sampai dengan hari raya Idulfitri,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Program Tiga Juta Rumah dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Tomsi juga meminta kepala daerah agar proaktif merespons anomali kenaikan harga komoditas di wilayahnya dengan turun langsung ke pasar. Ia mengatakan, Pemda dapat meniru strategi daerah tetangga dalam mengendalikan inflasi. Dengan demikian, tidak ada daerah yang berdekatan memiliki capaian inflasi yang berbeda secara ekstrem.
Tomsi juga memberikan peringatan keras kepada oknum distributor yang sengaja mempermainkan harga bahan pokok di tengah masyarakat. Ia meminta Pemda beserta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, termasuk mencabut izin usaha pihak-pihak yang terbukti melakukan kejahatan ekonomi dengan menaikkan harga secara tidak wajar.
“Jangan ragu-ragu. Ya, sudah saatnya kita bertindak tegas,” tegas Tomsi.
Di samping itu, Tomsi mengapresiasi kinerja seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda karena mayoritas harga komoditas utama masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Menurutnya, kondisi harga pangan pada Ramadan tahun ini dinilai jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tahun 2025.
“Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang sudah berusaha sekeras-kerasnya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri secara langsung oleh perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selain itu, acara ini juga diikuti secara virtual oleh perwakilan pimpinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), unsur TNI dan Polri, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertanian, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia. (fer)
