Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Hukum

Sudah Meraup Ratusan Juta Dari Nasabah, BTPN Kota Pekalongan Diduga Kembali Curangi Nasabah

badge-check

Sudah Meraup Ratusan Juta Dari Nasabah, BTPN Kota Pekalongan Diduga Kembali Curangi Nasabah Perbesar

Pekalongan | patrolinusantara.press – Seorang lansia pensiunan bernama IMAM RIS ABADI (73 tahun) asal Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah menggugat bank BTPN Kota Pekalongan karena Pelunasan ditolak oleh Bank BTPN Cabang Kota Pekalongan.  

Mbah Imam didampingi pengacaranya, Dian Puspitasari, SH.

Permasalahan berawal pada saat Mbah Imam mengajukan pelunasan Kredit Pensiun (Kresun) tanggal 07  Oktober 2022, Namun oleh bank BTPN Cabang Kota Pekalongan baru memberikan konfirmasi pada bulan Desember 2022, jika pengajuan pelunasan kredit disetujui dengan ketentuan Mbah IMAM harus membayar  denda 5 % dan 3 kali angsuran. Padahal ketentuan denda 3 kali angsuran tidak ada dalam perjanjian Kredit Nomor: KPN-037914112022.

Jasa Pembuatan website Media berita

Akibat tindakan bank BTPN Kota Pekalongan Mbah Imam mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil. Mbah Imam harus mengeluarkan biaya untuk berkali-kali mendatangi bank BTPN Kota Pekalongan agar hutangnya dapat dilunasi. Selain itu Jaminan SK Pensiun yang ditahan oleh bank BTPN Kota Pekalongan juga tidak dapat digunakan oleh Mbah Imam untuk mencari peluang pembiayaan terhadap istrinya yang saat itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia.

Melalui Kuasa Hukumnya Mbah Imam Ris mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana Nomor perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Pkl. 

Hari ini tanggal 1 Maret 2023 dilaksanakan sidang mediasi yang kedua dan dinyatakan gagal mencapai kesepakatan. Dalam Mediasi tersebut BTPN Kota Pekalongan diwakili oleh BTPN Wilayah Semarang tidak memiliki itikad baik untuk memberikan ganti kerugian yang telah diderita oleh Mbah Imam akibat perbuatan BTPN tersebut. Padahal jika dihitung sejak 2014 hingga saat ini BTPN Kota Pekalongan telah meraup keuntungan sebesar Rp. 141.547.000,- 

Posisi Perjanjian Kredit 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit. Fungsi Perjanjian Kredit sendiri menurut Ch, Gatot Wardoyo a. berfungsi sebagai perjanjian pokok. b. sebagai alat bukti mengenai batasan batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. c. berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Tindakan Bank BTPN cabang Kota Pekalongan yang memberikan denda 3( tiga) kali angsuran di luar perjanjian kredit yang ditandatangani nasabah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf (a) dan (g) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya itu bank BTPN  cabang Kota Pekalongan juga telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 dan 17 dan 28. 

Tidak hanya itu Mbah Imam juga akan melaporkan bank BTPN Kota Pekalongan ke Polisi atas tindakan bank BTPN Kota Pekalongan  yang telah memanipulasi surat/dokumen yang menyatakan Mbah Imam menyatakan batal melanjutkan proses pelunasan pinjaman, (2) memutuskan untuk mencabut pengaduan yang disampaikan kepada OJK, (3) serta Bank BTPN menyatakan pengaduan yang diajukan oleh Mbah Imam telah selesai karena telah ditindaklanjuti. Padahal Mbah Imam tidak pernah melakukan tindakan tersebut.

Tindakan bank BTPN cabang Kota Pekalongan yang terstruktur dan merugikan Konsumen merupakan tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan “Pasal 3 Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”

Bahwa pelunasan kredit sebelum jatuh tempo terlebih itu diatur dalam Perjanjian Kredit merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Setiap Pelaku usaha keuangan tidak boleh menghalangi, mempersulit dan berbuat semena-mena kepada nasabah terlebih hanya demi mendapatkan keuntungan semata.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Tragedi di Gabus: Lansia Perempuan Meninggal Diduga Dibacok Suami, Motif Masih Diselidiki

8 November 2026 - 08:08 WIB

Perselisihan di Warung Tuak Berujung Pembacokan, Pelaku Diamankan Polisi

4 November 2026 - 19:49 WIB

Jasad Bayi Perempuan Ditemukan di Dalam Kardus di Area Bendung Sani

3 November 2026 - 20:56 WIB

Trending di Berita