SEMARANG — Polda Jawa Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap tiga kasus dugaan penyalahgunaan subsidi energi dan pertambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Pati, Cilacap, dan Semarang. Sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian pengungkapan yang dipaparkan dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2026) di Markas Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Kota Semarang.

Ketiga kasus yang diungkap mencakup dugaan pengoplosan LPG bersubsidi di Pati, penimbunan solar subsidi di Cilacap, serta aktivitas pertambangan tanpa izin di Semarang yang berpotensi merugikan pendapatan daerah hingga miliaran rupiah.
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, menyampaikan bahwa penindakan ini dilakukan untuk menjamin distribusi energi bersubsidi tepat sasaran sekaligus menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan hukum.
“Dampak dari mereka yang menyalahgunakan atau berusaha menimbun BBM bersubsidi, termasuk LPG, adalah bisa menimbulkan kelangkaan. Oleh karena itu, selain melakukan upaya represif, kami juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk bersama-sama mengantisipasi hal tersebut,” ujar Roy dalam konferensi pers yang juga dihadiri Dirreskrimsus Kombes Pol. Taufik Hidayat, Kabid Humas Kombes Pol. Yuliyanto, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga dan Dinas ESDM Jawa Tengah.
Kasus I: Pengoplosan LPG Subsidi — Pati
Pengungkapan bermula pada Minggu (11/10/2026), saat tim kepolisian menemukan aktivitas pemindahan isi LPG bersubsidi tabung 3 kilogram ke tabung non-subsidi berukuran 12 dan 50 kilogram di sebuah gudang di Desa Ceblek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kegiatan diduga telah berlangsung selama empat bulan.
Polisi menetapkan empat orang tersangka berinisial L.H., M.F.H., S.K.R., dan A.B.S. Barang bukti yang diamankan meliputi 102 tabung LPG 3 kilogram kosong, 34 tabung berisi berbagai ukuran, serta peralatan pengoplosan. Para tersangka dijerat Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.
Kasus II: Penimbunan Solar Bersubsidi — Cilacap
Pada Senin (12/10/2026), polisi menemukan penampungan solar bersubsidi di sebuah gudang di Kabupaten Cilacap. Total solar yang diamankan mencapai 10.206,48 liter, yang diduga berasal dari pengambilan di dua SPBU yang saat ini masih didalami penyidik. Seorang tersangka berinisial S.H. alias Asep telah ditetapkan.
Barang bukti yang disita berupa satu unit mobil pikap, 10 kempu, 80 galon, 13 jeriken, serta enam barcode solar. Tersangka terancam pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Kasus III: Pertambangan Tanpa Izin — Semarang
Pengungkapan ketiga dilakukan di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, pada Sabtu (10/10/2026). Dua unit ekskavator diamankan dari lokasi yang beroperasi tanpa izin resmi sejak awal September 2026, mengambil material tanah urug dan batuan andesit.
Seorang tersangka berinisial A.P. telah ditetapkan. Potensi kerugian pendapatan pajak daerah akibat aktivitas ini diperkirakan berkisar antara Rp2,61 miliar hingga Rp3,3 miliar. Tersangka dijerat Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.
Langkah Pencegahan dan Pengawasan Diperkuat
Polda Jateng bersama Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah menegaskan akan memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Perwakilan Pertamina, Drestanto Nandiwardhana, menyebut pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap 206 SPBU dan 201 agen LPG di wilayah Jawa Tengah. Saat ini, ketersediaan stok dinilai masih aman, dengan stok Pertalite cukup enam hingga tujuh hari, solar lebih dari 16 hari, dan LPG lebih dari tiga hari.
Kepolisian juga mengajak masyarakat aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan penyaluran energi maupun aktivitas pertambangan tanpa izin. Seluruh perkara diproses secara profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
( AW )








