REMBANG — Keberadaan usaha mata air di wilayah Desa Wuwur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, kini menjadi sorotan terkait dugaan kegiatan usaha yang beroperasi tanpa kejelasan status perizinannya. Ketua Badan Advokasi Indonesia (BAI) DPC Rembang, yang akrab disapa Mas Mamik, pun turun tangan untuk melakukan klarifikasi langsung dengan Pemerintah Desa Wuwur guna memastikan legalitas usaha tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Wuwur membenarkan bahwa lokasi usaha memang berada di wilayah administratif desanya, namun pemiliknya diketahui berinisial Pak Kadis, warga Desa Banyu Urip. Lebih lanjut, Kades mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak menerima salinan maupun dititipi dokumen perizinan usaha tersebut.
“Iya, Pak, itu memang di wilayah kami. Tetapi yang punya usaha tersebut adalah Pak Kadis dari Desa Banyu Urip. Kami selaku pemerintah desa tidak dititipi surat perizinannya,” ujar Kepala Desa Wuwur.
Pernyataan tersebut memicu pertanyaan dari Mas Mamik terkait bagaimana usaha tersebut dapat beroperasi secara fisik padahal dokumen perizinannya belum jelas.
“Loh, kok bisa izin belum ada, sudah berani beroperasi?” ujar Mas Mamik.
Kepala Desa Wuwur menjelaskan bahwa pihaknya hanya dimintai keterangan terkait izin lingkungan saja, tanpa menyerahkan dokumen perizinan usaha secara utuh. “Ya, bagaimana ya, Pak. Memang seperti itu adanya. Kami cuma dimintai izin lingkungan saja,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Mas Mamik meminta Pemerintah Desa Wuwur untuk mengambil langkah konkret dengan meminta dan meneliti kelengkapan dokumen perizinan kepada pemilik usaha. Apabila ternyata belum memenuhi ketentuan yang berlaku, Mas Mamik meminta agar operasional usaha ditangguhkan sementara hingga seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
“Bila memang izinnya tidak ada, tolong usaha tersebut dihentikan dulu sampai izinnya jadi. Tolong, Pak Kades, ditata betul-betul administrasi Desa Wuwur ini. Jangan sampai muncul opini publik yang tidak baik,” tegas Mas Mamik.
Persoalan ini menyoroti pentingnya pengawasan dan kejelasan administrasi bagi setiap kegiatan usaha yang beroperasi di wilayah desa, terlepas dari asal pemilik usaha. Pemerintah desa diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan di wilayahnya berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik usaha maupun instansi terkait mengenai dokumen perizinan yang dimiliki. Tim investigasi akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini. Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan ini berdasarkan fakta dan keterangan resmi yang ada.
(Tim Investigasi)








