Banjarbaru | patrolinusantara.press – Saat menggelar acara Bukber (buka bersama) beberapa tokoh aktivis LSM berkumpul bersama ketua KPK-APP Kalsel Bang H Aliansyah sambil mengobrol santai di warung minggu raya Banjarbaru, membahas tentang Komitmen DPRD Kab. Banjar untuk mempertanyakan keseriusan pembentukan Pansus Baramarta, Senin (27/03/2023).
Bang H. Aliansyah (Ketua KPK-APP Kalsel) saat berbicara mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu komitmen DPRD Kab. Banjar dengan pembentukan Pansus PT. Baramarta yang dinilainya merupakan upaya untuk penyelamatan aset daerah.
“Kita akan kembali turun ke jalan dan mendatangi DPRD Kab. Banjar pada Rabu 29 Maret 2023 nanti besok menunggu dan memantau komitmen para anggota dewan dalam pembentukan Pansus Baramarta,” jelasnya.
Ditambahkan juga oleh H.Aliansyah dampak kerusakan pada Lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. Baramarta sangat ironis dan kerusakan alam dampak banjir yang masif di Kab. Banjar dengan waktu yang panjang. “Saat bulan Ramadhan ini kita ingin beribadah puasa dengan tenang, terganggu dengan banjir yang berkepanjangan, dilematis akan terjadinya krisis ekonomi, sosial dan kemasyarakatan sehingga merugikan masyarakat Kab. Banjar,” tandasnya.
Sementara itu, Tokoh Aktivis H. Kasmili, S. AP., saat hadir di bukber berbicara
mekanisme pembentukan Pansus PT. Baramarta itu sangat sederhana tidak seperti angket dan itu sangat mudah direalisasikan.
Nantinya manakala terbentuk Pansus, Dirinya mengatakan bahwa PT. Baramarta harus dilakukan Restrukturisasi atas Komisaris dan Direksi.
“Dan ini agar PT. Baramarta yang lebih baik dalam Manajemen Perseroda sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan dan kemajuan kesejahteraan masyarakat Kab. Banjar,” ungkap mantan anggota DPRD Banjar dan sekarang sebagai pengusaha tambang serta Ketua Umum DPW Partai Perindo Kalsel.
“Pembentukan pansus dianggap kunci dari pada penyelamatan asset daerah kabupaten Banjar, dan jika pansus tidak dibentuk oleh anggota DPR, maka pihak Aliansi LSM siap akan memenjarakan pihak anggota DPR, dan melakukan aksi demo kepada pihak kejaksaan tinggi negeri yang ada di Kalimantan Selatan,” terangnya lagi.
Diharapkan agar anggota Dewan Kab. Banjar untuk melakukan upaya konsentrasi atas kasus PT. Baratama dan Aliansi LSM & ORMAS Kalsel tetap mengatensi DPRD Kabupaten Banjar.
