SURABAYA – Proyek pembangunan pelimpah (spillway) Sungai Tanggul di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, yang menelan anggaran sekitar Rp15,5 miliar dari APBD Provinsi Jawa Timur, dilaporkan ambruk meski belum lama rampung dikerjakan.
Peristiwa ini memicu sorotan tajam terhadap kualitas pekerjaan dan pengawasan Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jawa Timur.
Ambruknya struktur vital pengendali aliran sungai tersebut terjadi saat proyek belum diserahterimakan secara resmi kepada pihak pengguna. Kondisi itu memperkuat dugaan adanya kelalaian serius dalam pelaksanaan teknis, mulai dari mutu material hingga proses pengawasan lapangan.
Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan, panel beton pada pelimpah diproduksi secara mandiri oleh pihak pelaksana proyek, bukan dari pabrikan bersertifikasi.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai standar mutu dan ketahanan struktur, terlebih proyek tersebut memiliki fungsi strategis dalam pengendalian banjir dan irigasi pertanian warga.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menilai ambruknya proyek bernilai belasan miliar rupiah itu sebagai indikator kegagalan sistemik dalam tata kelola proyek infrastruktur publik.
“Ini bukan sekadar bangunan yang roboh, tetapi runtuhnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Proyek dengan nilai Rp15,5 miliar seharusnya melalui pengawasan ketat, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengujian kualitas,” tegas Baihaki Akbar, Rabu (21/1).
Menurutnya, PU SDA Jawa Timur tidak bisa lepas tangan dengan alasan teknis semata. Ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan independen, termasuk membuka secara transparan dokumen perencanaan, kontrak kerja, hingga hasil uji material.
“Kami mendesak Inspektorat, BPK, dan jika perlu aparat penegak hukum untuk turun tangan. Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum, baik dari kontraktor pelaksana maupun pihak pengawas,” lanjut Baihaki.
AMI juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi kepada publik dan media. Pembatasan akses jurnalis ke lokasi proyek sebelumnya dinilai sebagai sinyal buruk dalam praktik transparansi proyek yang dibiayai uang rakyat.
“Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Maka publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menutup-nutupi hanya akan memperbesar kecurigaan adanya masalah serius,” tambahnya.
Selain potensi kerugian keuangan negara, Baihaki mengingatkan bahwa kegagalan struktur pelimpah sungai dapat berdampak langsung pada keselamatan warga, terutama saat debit air meningkat pada musim hujan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PU SDA Jawa Timur belum memberikan penjelasan teknis secara rinci terkait penyebab ambruknya proyek maupun langkah konkret yang akan diambil terhadap kontraktor pelaksana. (sum)
