Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Berita

Tak Sekedar Minta Maaf, Bupati Pati Harus Cabut Perbup

badge-check

Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Maritim Nusantara (LBH AMAN) meminta dengan tegas terhadap Bupati Pati, tidak sekedar meminta maaf, namun secara konkrit harus Perbub Nomor 17 Tahun 2025 Perbesar

Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Maritim Nusantara (LBH AMAN) meminta dengan tegas terhadap Bupati Pati, tidak sekedar meminta maaf, namun secara konkrit harus Perbub Nomor 17 Tahun 2025

PATI – Setelah menuai kritik dan gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-PP), kini Bupati Pati Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati. Dari berbagai sumber media, Sudewo minta maaf sekaligus klarifikasi jika kenaikan PBB-PP sebesar 250 persen diberlakukan secara merata. Angka ini hanya maksimal, masih ada yang dibawah 100 persen.

Menanggapi hal ini,Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Maritim Nusantara (LBH AMAN) meminta dengan tegas terhadap Bupati Pati, tidak sekedar meminta maaf, namun secara konkrit harus Perbub Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase Dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar kenaikan PBB-PP HARUS DICABUT dan atau direvisi. Demikian disampaikan Dian Puspitsari selaku kepala Divisi Riset dan Analisis Kebijakan LBH-AMAN.

Jasa Pembuatan website Media berita

Dian membeberkan jika kenaikan PBB-PP jelas dan tegas melanggar Undang-Undang diatasnya,yaitu Permen Keuangan RI No 85 Tahun 2024 Tentang penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Aturan ini menegaskan jika kenaikan PBB-PP ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. “ Jadi kalau naik sampai dengan 250%, jelas melanggar Undang-Undang,” bebernya, Jumat (8/8).

Hal senada disampaikan Karman Sastro Penasehat LBH AMAN, menurutnya jika jelas melanggar Undang-Undang dan tidak ada kejelasan untuk mencabut Perbup, maka judicial Review atau Uji Materi Perbup ke Mahkamah Agung RI jadi salah satu jawaban untuk memberikan kepastian hukum. “ Judicial Review atau Uji Materi Perbup ke Mahkamah Agung jawabannya,” tuturnya. (sum)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita