Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Berita

Tukar Guling Tanah Kas Botomulyo Perbuatan Administrasi Bukan Perbuatan Pidana

badge-check

Sidang perkara No 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg kembali digelar di pengadilan dengan agenda pledoi atau pembelaan Perbesar

Sidang perkara No 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg kembali digelar di pengadilan dengan agenda pledoi atau pembelaan

Semarang – Perkara tukar guling atau tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang. Pada sidang sebelumnya (4/03), terdakwa SR dituntut JPU 2,6 bulan dan denda 500 juta. Ia dianggap oleh Jaksa Penuntut umum tidak terbukti sebagaimana pasal 2, namun dianggap terbukti pasal 3 sebagaimana dalam dakwaan JPU.

Tim penasehat hukum, SR, Atatin Malihah

Hari ini (11/3) sidang perkara No 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg kembali digelar di pengadilan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Atatin Malihah selaku penasehat hukum sudah mempersiapkan nota pembelaannya. Terungkap dalam fakta persidangan, kliennya tidak ada mens rea atau niat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Menjadi pihak ketiga dalam tukar guling inipun atas dorongan atau penawaran dari terdakwa AR yang merupakan sekretaris desa karena pihak penukar sebelumnya tak mampu melanjutkan dan membayar 8 bidang tanah seluas 3,2 hektar milik petani.

Jasa Pembuatan website Media berita

“ Sekali lagi kita tegaskan dalam nota pembelaan, bahwa pergantian pihak ketiga bukan merupakan pelanggaran karena tidak diatur dalam Perbup No 46 Tahun 2016, bahkan Camat Cepiring melalui surat No. 141/026/KEC. CEPIRING sudah memberitahukan sekaligus petunjuk kepada Bupati melalui sekda,” terang Atatin Malihah.

Ia menyebut dalam jawabannya tukar menukar sudah dianggap selesai dan hasil tukar menukar menjadi kewenangan BPN. Disamping itu, Status Hak Kepemilikan 8 bidang tanah milik perorang sudah dihapus oleh BPN Kendal sehingga menjadi tanah negara dan tinggal dimasukkan menjadi hak pakai Desa Botomulyo.

Hal senada juga disampaikan oleh penasehat hukum SR lainnya yaitu Karman Sastro kuasa. Dirinya meyakini perkara ini bukan perbuatan korupsi, namun lebih cenderung perbuatan administrasi. “ Sudah tegas pula tukar menukar sah secara hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung PTUN Nomor 616 K/TUN/2024 tanggal 12 November 2024,” ungkapnya.

Ia membeberkan jika menentukan unsur kerugian negarapun juga tidak jelas dan tidak obyektif. JPU melalui BPKP Jawa Tengah tak melakukan penghitungan terhadap 3,2 hektar atau 8 bidang tanah perorangan, namun hanya 1,6 Hektar tanah kas desa yang dilakukan penilaian. Jika pinjaman bank lebih besar dari pada nilai untuk membeli tanah pengganti dan pembiayaan tukar menukar, inipun salah besar dan sesat.

“ Pinjaman kredit PT RSS ini tidak hanya mendasarkan pada nilai tanah bekas tanah kas desa, namun juga kelengkapan legalitas perijinan perumahan dan juga konstruksi bangunan,” ungkapnya.

 

 

(MK)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita