Pati | patrolinusantara.press – Nelayan Juwana yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) kembali melakukan aksi unjuk rasa di alun-alun depan Kantor Bupati Pati Rabu (10/5/2023).
Mereka mendesak agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dicabut karena sangat merugikan para nelayan.
Aksi yang dilakukan oleh ribuan nelayan asal Kecamatan Juwana ini meminta kepada pemerintah pusat bisa mengakomodir 7 tuntutan dari para nelayan.
“Pemerintah tidak berpihak kepada kami, jadi kami minta agar kebijakan itu dicabut, dan mengakomodir 7 tuntutan kami,” ungkap Siswo Purnomo, Koordinator Aksi FNB dalam orasinya Rabu (10/5/2023).
Menurutnya, Aksi yang dilakukan oleh para nelayan ini ada 7 tuntutan yang harus diakomodir, diantaranya, tentang kuota penangkapan, tentang zona penangkapan ikan terukur di atas 12 mil, tentang pelabuhan pangkalan, tentang alih muatan, Permen-KP No. 31 tahun 2021 tentang penanganan sanksi administratif dengan pengalian 1000%.
Selain itu, para nelayan juga menuntut penghentian perijinan kapal baru dan perijinan kapal dengan alat tangkap Jaring Tarik Berkantong (JTB).
“Kami juga minta untuk tambahan 2 WPP berdampingan agar dapat melakukan penangkapan ikan dengan kepastian hasil tangkapan,” ujarnya.
Dari aksi yang dilakukan oleh ribuan nelayan itu meminta kepada Pemkab dan DPRD Pati untuk ikut mendukung apa yang menjadi tuntutan para nelayan.
“Pj Bupati Pati dan DPRD harus ikut merespon dan menandatangani 7 tuntutan kami, yang akan disampaikan ke KKP, karena ini adalah bentuk dukungan dan keluhan para nelayan,” pintanya.
Sementara, di tengah ribuan masa aksi, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua I DPRD Joni Kurnianto dan Wakil Ketua II Hardi saat menemui para pendemo sangat merespon apa yang menjadi tuntutan para nelayan.
“Intinya kami sependapat dengan pak Pj Bupati, apa yang menjadi tuntutan para nelayan akan kami dukung, dengan mengucap Bismillah, kami akan ikut tanda tangan sebagai bentuk dukungan, sebelum surat ini diserahkan ke KKP,” singkat Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.
