Jakarta | patrolinusantara.press – Gabungan elemen Aktivis Pemuda Nasional desak Presiden Jokowi segera mencopot menteri BUMN, Dirut Pertamina dan Komut Pertamina.
Tuntutan para akitivis ini adalah buntut dari tragedi plumpang yang menjadi tanggung jawab dari kementerian BUMN dan Pertamina.
Pernyataan resmi para aktivis nasional disampaikan dalam konferensi pers di Hotel Jambrut Inn Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).
Hadir dalam konferensi pers para korlap aksi dari DPP Langkah Juang Rakyat (LAJUR) Martua Nainggolan, Aliansi Masyarakat Untuk Nawacita (ALMAUN) M. Rofiq Alamsyah, Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) Risman Hasibun, perwakilan dari Harmoni Muslim Nusantara Mario, dan koordinator Konfrensi Pers Sandri Rumanama serta beberapa elemen pemuda lainnya.
Sandri Rumanama sebagai koordinator konferensi Pers bersama menjelaskan bahwa pada tahun 1995 Lab Forensik Mabes Polri yang berhasil menemukan penyebab terbakarnya tangki kerosene kilang Cilacap, laporan disampaikan langsung ke Direktur Pengolahan Pertamina, namun kejadian naas ini pada tahun 2006 Kilang Cilacap terbakar lagi.
Ia menambahkan selang 2 tahun pada tahun 2009 Depo Pertamina Plumpang terbakar lagi, dan kejadian serupa terjadi lagi pada kilang Balongan 2021 juga kilang Cilacap, demikian pula terbakar kilang Dumai, kilang Balikpapan dan juga kilang Plumpang, ucap Rumanama.
Selain Rumanama, Rafik M. Almansyah dari Aliansi Masyarakat Untuk Nawacita (ALMAUN) mengatakan bahwa peristiwa ini adalah bagian dari buruknya manajemen pengelolaan di kementerian BUMN itu sendiri, tutur Ketua Pemuda Minang ini.
Lisman Hasibun dari Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) merasa ini persoalan yang harus disuarakan karena kejadian ini sudah sering terulang dan ada proses maintenance yang buruk dari pertamina, ujar dia.
Martua Nainggolan Ketua Umum Langkah Juang Rakyat ia mengatakan senada dengan mereka, dan ia menegaskan bahwa harus ada resiko yang diterima oleh pejabat tinggi pertamina dan menteri BUMN karena ini tragedi kemanusiaan yang tak bisa dibiarkan.
“Mereka harus dicopot dari jabatan mereka ini kelalaian dan tragedi kemanusiaan, ribuan orang mengungsi, puluhan orang meninggal, sangat memilukan, mereka harus menerima resiko sanksi moralitas dari Rakyat Indonesia,” tegas dia.
