Menu

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Hukum

25% SMA dan SMK Negeri Jawa Timur Terbukti Pungli, Kadis Diminta Mundur

badge-check


					25% SMA dan SMK Negeri Jawa Timur Terbukti Pungli, Kadis Diminta Mundur Perbesar

Surabaya | patrolinusantara.press – Maraknya praktek pungutan liar yang terjadi di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di wilayah Jawa Timur kian dilakukan secara terang-terangan, kepada sejumlah muridnya.

Bahkan modus yang digunakan oleh pihak sekolah untuk untuk mengelabui dinas terkait adalah dengan menarik iuran kepada sejumlah muridnya yang mulanya SPP menjadi PMP.

Jasa Pembuatan website Media berita

Besaran kisarannya berbeda-beda, mulai dari ratusan ribu per siswa, hingga puluhan juta rupiah, hal itu sudah menjadi pemandangan yang biasa di dunia pendidikan ini.

Bahkan demi meluapkan rasa kekecewaannya terhadap dunia pendidikan yang terjadi saat ini, ratusan siswa membuat surat permohonan kepada dinas pendidikan agar menghentikan pungutan dengan dalih iuran pembangunan sekolah.

Melihat fakta tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) sangat prihatin atas apa yang menimpa pada dunia pendidikan, bahkan demi meluapkan kekecewaannya, mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Mereka meminta dan menuntut kepada kepala dinas pendidikan agar bertindak tegas, atas bobroknya situasi dan sistem yang kini tengah dirasakan oleh siswa yang saat ini tengah mengenyam pendidikan.

“Kami memiliki bukti sebanyak 11 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri yang jelas jelas terbukti menarik iuran, dan beberapa curhatan siswa atas keberatan dengan adanya PPDB dengan nominal 3,5 per siswa baru, bahkan tidak hanya itu saja, parkir saja yang terletak di gedung sekolah harus ditarik uang sebesar 2 ribu,” urai Baihaki Akbar dalam orasinya saat di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (20/3).

Dirinya juga menambahkan, jika sistemnya seperti itu, tentunya sangat bertentangan dengan perintah Gubernur yang memerintahkan sekolah negeri gratis.

“Jika kepala dinas tidak mampu menangani permasalahan ini, kenapa tidak mundur saja dari jabatannya, kenapa hanya lebih mementingkan plesir ke negeri Jepang, bahkan saat dunia pendidikan di Jawa timur dirinya malah berpose mesra, kami akan terus menyuarakan ini sampai tuntutan kami terpenuhi,” urainya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Seorang Bandar Narkotika Psikotropika Dan Obat Berbahaya Berhasil Diamankan Polda Jateng Di Demak

23 April 2026 - 21:41 WIB

Dua Pelaku Residivis Kasus Sabu Diamankan Polresta Pati di Wedarijaksa

16 April 2026 - 16:07 WIB

Beberapa Korban Muncul dalam Kasus Dugaan Penipuan di Jombang, Polisi Diminta Bertindak

12 April 2026 - 12:46 WIB

Polresta Pati Ungkap Kasus Penganiayaan Maut di Area Lapangan kedalisodo Desa Bendar Juwana, Satu Tewas dan Satu Luka-luka

11 April 2026 - 04:53 WIB

Tambang Galian C Diduga Ilegal di Beberapa Titik di Kabupaten Pati Salah Satunya di Desa Bleber Kecamatan Cluwak, Hukum Seolah Tumpul, Lingkungan Dikorbankan

9 April 2026 - 19:45 WIB

Trending di Berita