Bima | patrolinusantara.press – Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Kabupaten Bima (EK LMND Kab. Bima) menggelar aksi di Depan Kampus serta melakukan BLOKADE Jalan Dekat Bandara Bima pada Senin, 6 Maret 2023
Massa dari LMND memulai aksinya dari Kamus STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima menuju Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin dengan cara Long March.
Dalam Aksi tersebut, terlihat hadir pengurus LMND NTB Rohman Rofiki (Ketua) Den Wanda (DPO) serta Bendahara LMND NTB Andri Saputra ikut dalam barisan masa aksi.
Aksi yang digelar ini membawa beberapa tuntutan salah satunya mendesak Kejaksaan Tinggi NTB untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat Pertanian (KUR TANI).
Rohman Rofiki dalam orasinya menyampaikan bahwa KUR TANI di Lombok tergolong fiktif dan merugikan Negara 29,6 M. Blokade Jalan yang dilakukan adalah salah satu bentuk protes terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (KEJATI NTB) agar tidak tebang pilih dan pandang bulu dalam penanganan kasus besar ini.
Ia mengatakan di tengah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami keanjlokan pada tahun 2022 ini seharusnya menjadi pelajaran, terlebih Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menyampaikan agar APH Jangan tebang pilih dalam penanganan Kasus Korupsi
LMND Kabupaten Bima Bahkan LMND NTB menganggap visi besar Jokowi menghadirkan negara di tengah-tengah rakyat termentahkan akibat janggalnya penanganan yang dilakukan oleh oknum-oknum di NTB karena terkesan tebang pilih dan pandang bulu dalam menangani korupsi
Anehnya, ungkap Rofiki dalam orasinya mempertanyakan kenapa hanya bendahara HKTI NTB dan Mantan Kepala Cabang BNI saja yang ditersangkakan dan ditahan.
” Padahal dugaan kami, mereka melakukan korupsi ini secara secara strukrur dan konstruktif,” tegasnya.
Berangkat dari itu, ia bersama massa aksi meminta KEJATI NTB harus memeriksa Ketua dan sekertaris HKTI NTB beserta konco-konconya dan tidak terkecuali para oknum kades yang terlibat dalam kasus ini harus ditahan.
“Termasuk tukang pengumpul KTP, Para koordinator selatan Lombok Timur, dan tukang bagi uang ke petani yang dapat KUR,” ucapnya
Lanjut ia katakan dalam orasinya, bahwa ia menduga oknum-oknum tersebut mau menghilangkan alat bukti surat perintah kuasa pencairan dengan logo HKTI, Yang
ia duga ditandatangani oleh ketua.
“Berangkat dari itu, kami meminta kejati meneriksa kembali Wakil bupati yang sekaligus ketua HKTI NTB. Dia harus bertanggung jawab kenapa petani bisa berhutang mengambil uang KUR tetapi uang tidak pernah terlihat oleh petani,” tuturnya saat berorasi.
Setelah tidak diberikan ijin melanjutkan aksi di depan gerbang bandara oleh kepolisian, massa aksi Dari LMND kembali ke depan kampus dan menyatakan sikap yang disampaikan oleh Dipantara Fikri dalam hal ini selaku Korlap Aksi dan menyampaikan beberapa tuntutan yaitu :
- Mendesak KEJATI NTB untuk tidak tebang pilih Dalam penanganan kasus Korupsi KUR TANI yang rugikan negara 29,6 M
- Menolak Rencana KEMENAG Menaikan Biaya Haji Dan Meminta Kemenag NTB untuk transparan dalam Pengelolaan Dana Haji di NTB
3.meminta transparansi alokasi Anggaran KONI, serta evaluasi kinerja Ketua KONI kabupaten Bima dan meminta stadion atlit multi fungsi
- Mendesak DIKPORA agar mentransparansikan alokasi anggaran DAK untuk pembangunan SD dan SMP Tahun 2022
- Mendesak Kabupaten Bima, Agar Transparan Terkait Alokasi DBHCT Tahun 2022
- Dan mendesak PEMDA Kab. Bima agar menghadirkan Kantor UPT. Dukcapil di setiap kecamatan.
Usai membaca pernyataan sikap, massa aksi membubarkan diri
