Jakarta – Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
“Hari ini saya berkoordinasi dengan Kepala BGN Prof Dadan untuk mematangkan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Saya bersyukur karena konsepnya makin matang dan sudah ketemu kira-kira bagaimana bentuk kerjasamanya,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) setelah pertemuannya dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
Program MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas ini melanjutkan dari program ‘Permakanan’ yang selama ini telah dijalankan Kemensos. Sebelumnya, bantuan makanan siap santap bagi lansia dan penyandang disabilitas telah disalurkan melalui para pendamping sosial dan kelompok masyarakat (Pokmas) di daerah. Kini, skema MBG nasional akan dipadukan agar cakupannya lebih luas dan standar gizinya lebih terukur.
Gus Ipul menjelaskan, penyediaan makanan akan memanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik BGN yang tersebar di daerah. Sementara penjangkauan kepada penerima manfaat tetap dilakukan melalui mekanisme layanan sosial Kemensos yang sudah berjalan.
“Nanti yang melayani tetap SPPG, sementara yang mengantar nanti dari Pokmas atau dari caregiver,” jelas Gus Ipul.
Sasaran program ini adalah lansia dan penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1-5. Diprioritaskan bagi lansia rentan serta penyandang disabilitas berat yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga memerlukan dukungan pemenuhan gizi secara langsung.
“Terima kasih Prof Dadan, selama ini telah membimbing kami untuk menyusun satu konsep, sehingga ini sudah terintegrasi dengan MBG secara menyeluruh,” tambah Gus Ipul.
Kepala BGN Dadan Hindayana menilai sinergi tersebut akan mempermudah jangkauan layanan bagi kelompok rentan, terutama karena jaringan SPPG sudah tersedia di berbagai wilayah di Indonesia.
“Saya kira apa yang sebenarnya jadi tugas Mensos selama ini dengan hadirnya SPPG di setiap wilayah itu akan dipermudah, karena SPPG ada di setiap wilayah di Indonesia di radius rata-rata 4 Km,” ujar Dadan.
Ia menambahkan, pembagian peran antara BGN dan Kemensos membuat proses penyediaan hingga distribusi makanan dapat berjalan lebih efektif.
“Penyediaan makanan bisa diambil dari SPPG, kemudian yang mengantarkan tetap petugas dari Kementerian Sosial yaitu Pokmas atau caregiver. Jadi ini sinergi yang bagus mengoptimalkan fasilitasnya,” jelasnya. (*)
source:CNBC
