Pati | patrolinusantara.press – Ketua LMDH Sumber Makmur, Ali Mahmudi, hari ini mewakili warga Desa Sumbermulyo melaporkan oknum kelompok tani yang memberikan janji dengan menarik iuran atau pungli dengan dalih mendapatkan sepetak lahan pertanian dan SK, Selasa (11/07/23).
Dari keterangan Ruslan, salah aktivis di Pati, lahan yang dijanjikan sudah ada penggarapnya masing-masing. Disebutnya, semua lahan yang dijanjikan sudah ada pihak penggarapnya.
“Petak 135 (luas 7ha) sudah ada penggarapnya. Petak 143 (luas 25ha) sudah ada penggarapnya, petak 144 (luas 10ha) sudah ada penggarapnya, petak 145 (luas 13ha) sudah ada penggarapnya, petak 146 (luas 24ha) sudah ada penggarapnya, petak 150 (luas 11ha) sudah ada penggarapnya. Penggarap atau petani dalam naungan LMDH Sumber Makmur,” kata Ruslan saat diwawancarai di Polresta Pati.
Ruslan mempertanyakan, dari ratusan orang atau warga yang didaftar akan diarahkan ke lahan yang mana. Padahal semua lahan sudah tergarap semua oleh anggota LMDH Sumber Makmur
“Pertanyaannya, orang atau warga yang didaftar sekitar kurang lebih 700 orang atau warga. Dan apakah 700 warga tersebut mau diarahkan ke lahan mana. Sedangkan lahan pertanian yang ada sekarang sudah tergarap semua oleh LMDH Sumber Makmur,” sambung Ruslan.
Dari informasi yang disampaikan, kegiatan itu diawali berdasarkan informasi kunjungan Presiden Jokowi ke Mojokerto, orang-orang yang terdaftar dimintai iuran sebesar 210 ribu rupiah dengan perincian enam puluh ribu untuk bayar kaos seragam warna hitam bertulisan “Semut Ireng”. 150 ribu rupiah untuk biaya ongkos transport dan direncanakan 400 orang yang akan diberangkatkan yang disediakan armada bus 8 unit ke Mojokerto Jawa Timur.
Dengan alasan keberangkatan tersebut untuk mengambil SK, namun tiba-tiba H -3 ada informasi penundaan karena kedatangan Presiden Joko Widodo di Mojokerto Jawa Timur dibatalkan.
Hal inilah yang menjadi dasar aduan atau pelaporan ke Polresta Pati terkait pungli yang melibatkan banyak warga yang merasa ditipu oleh oknum tersebut. Sedangkan uang yang terkumpul selama ini kemana larinya, untuk apa dan diberikan kepada siapa. Tiba tiba tanggal 05 Juli 2023 dihebohkan oknum KTH memberikan surat edaran yang ditandatangani ketua berinisial (AbA). Dengan isi surat edaran bagi yang menerima surat tersebut membayar lagi 350 ribu rupiah dengan alasan uang tersebut untuk biaya pembagian lahan, pengukuran lahan, verifikasi administrasi dan verifikasi teknis.
