Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Hukum

Ketum AMI, Meminta KPK Lebih Profesional Dalam Penanganan Kasus Gratifikasi Mantan Bupati Sidoarjo dan Bangkalan 

badge-check

Ketum AMI, Meminta KPK Lebih Profesional Dalam Penanganan Kasus Gratifikasi Mantan Bupati Sidoarjo dan Bangkalan  Perbesar

Surabaya | patrolinusantara.press – Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) Baihaki Akbar, mengapresiasi kinerja KPK yang telah memanggil dan memeriksa 18 Kepala Dinas, Camat dan Pejabat di perusahaan PDAM Sidoarjo serta Pejabat Bank Delta Arta Sidoarjo, Jumat (9/6/23).

Dalam pemanggilan dan pemeriksaan oleh KPK yang dilaksanakan di Gedung Mapolresta Sidoarjo diantaranya Mantan Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini, Mantan Asisten Sri Witarsih, Kepala Dinas Ainun Amalia, M Tjarda, Para Mantan Camat, Direktur PDAM Sidoarjo dan Direktur Bank Daerah BPR Delta Arta, terkait kasus gratifikasi 15 Milliar mantan bupati Sidoarjo.

Jasa Pembuatan website Media berita

Ketum AMI, juga meminta KPK untuk lebih profesional dalam dalam membongkar dan menyikapi kasus gratifikasi, karena selama ini KPK hanya bisa menangkap dan menetapkan status tersangka hanya kepada si penerima gratifikasi saja dan si pemberi dibiarkan begitu saja, hal tersebut terjadi di kasus gratifikasi yang menimpa mantan Bupati Sidoarjo dan mantan Bupati Bangkalan.

Menurutnya, seharusnya KPK juga harus menetapkan status tersangka kepada si pemberi gratifikasi tersebut biar berkeadilan dalam penegakan supremasi hukum dan mereka juga meminta KPK segera menetapkan tersangka baru dalam kasus gratifikasi mantan bupati Sidoarjo dan mantan Bupati Bangkalan.

“Kami dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) akan terus mengawal, mengawasi dan menyikapi kasus tersebut sampai tuntas dan kami tidak akan menutup kemungkinan akan melaporkan para penyidik KPK ke Dewas KPK ketika dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya belum menetapkan tersangka baru dalam kasus gratifikasi mantan bupati Sidoarjo dan mantan Bupati Bangkalan,” tegasnya.

Baihaki menilai apa yang dilakukan oleh si pemberi dan si penerima gratifikasi adalah bentuk tindak pidana korupsi dengan modus menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya sebagai pejabat negara, maka dari itu pihaknya berharap KPK tidak main-main dalam menyikapi kasus korupsi dengan berbagai modus.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita